179 Warga Desa Penjalin Terima Bantuan Beras, Sebagian Disebut Hampir 3 Tahun Tak Dapat Bantuan

Setelah sempat tak menerima bantuan selama bertahun-tahun, sejumlah warga Desa Penjalin, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, kembali mendapatkan bantuan pangan. Sebanyak 179 warga menerima bantuan beras dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), dengan alokasi 10 kilogram per bulan untuk tiga bulan.

Zonasi.id (Kendal), – Sebanyak 179 warga Desa Penjalin, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, menerima bantuan pangan berupa beras dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Bantuan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat selama tiga bulan. Masing-masing penerima memperoleh 10 kilogram beras per bulan yang disalurkan sekaligus.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Pandu Rapriat Rogojati mengatakan, bantuan tersebut merupakan program Bapanas yang disalurkan bekerja sama dengan pemerintah daerah.
“Ini dari Bapanas, Badan Pangan Nasional, bersama dengan pemerintah kabupaten memberikan bantuan untuk warga Desa Penjalin. Ada 179 penerima,” ujar Pandu, Rabu (26/8/2026).
Menurut dia, bantuan kali ini hanya berupa beras. Berbeda dengan penyaluran sebelumnya, bantuan tersebut tidak disertai minyak goreng.
“Beras saja, ini tidak ada minyak. Dulu kan ada minyak, sekarang tidak ada,” katanya.
Pandu mengatakan, pihaknya belum mengetahui secara pasti alasan minyak goreng tidak lagi disertakan dalam paket bantuan. Hal tersebut, kata dia, dapat berkaitan dengan ketersediaan stok maupun anggaran.
Selain itu, data penerima bantuan juga terus diperbarui secara berkala.
“Sekarang ada semacam update, jadi per tiga bulan sekali,” ujarnya.

Ada Warga Hampir 3 Tahun Tak Dapat Bantuan
Kepala Desa Penjalin Suwondo menyambut baik penyaluran bantuan tersebut. Menurut dia, bantuan beras sangat membantu warga, terutama masyarakat yang membutuhkan.
“Alhamdulillah ini ada sekitar 179 penerima dan mendapatkan tiga bulan. Jadi sangat bisa membantu sekali,” kata Suwondo.
Dia menjelaskan, data penerima bantuan berasal dari pemerintah pusat dan bukan berdasarkan pengajuan dari pemerintah desa.
Berdasarkan data tersebut, sejumlah warga yang kembali menerima bantuan disebut sebelumnya tidak mendapatkan bantuan selama sekitar dua hingga hampir tiga tahun.
“Ini data dari kementerian. Kebanyakan yang dulu sekitar dua tahun tidak dapat, sekarang dapat kembali. Bahkan ada yang sampai hampir tiga tahun tidak mendapatkan bantuan,” ujarnya.
Suwondo mengatakan, terdapat pula warga yang sebelumnya menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan kembali masuk dalam daftar penerima bantuan beras.
Meski demikian, pemerintah desa menyambut baik penyaluran bantuan tersebut karena dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
Dia berharap bantuan pangan dari pemerintah dapat disalurkan secara rutin.
“Harapannya, bantuan-bantuan ini kalau bisa setiap bulan bisa lancar. Dari atas bisa memberikan bantuan untuk warga saya yang banyak kekurangannya,” katanya.
Bantuan Diharapkan Tekan Harga Beras
Sementara itu, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan, penyaluran bantuan beras juga diharapkan dapat membantu menekan laju kenaikan harga beras di pasaran.
Menurut dia, program tersebut menyasar sekitar 115.000 keluarga penerima manfaat di Kabupaten Kendal.
“Ini termasuk untuk menekan laju harga beras yang memang saat ini sedang mahal,” kata bupati yang akrab disapa mbak Tika.
Dia menyebutkan, bantuan tersebut dialokasikan untuk beberapa bulan, termasuk Juni, Juli, Agustus, dan September.
Dengan jumlah penerima yang mencapai sekitar 115.000 keluarga, bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga beras.
“Harapannya di seluruh Kabupaten Kendal ini untuk Juni, Juli, Agustus, September. Ini kan yang menerima manfaatnya ada 115 ribu KK,” ujarnya.
Tika menyebutkan, harga beras saat ini berada di kisaran Rp15.000 per kilogram. Namun, dia mengakui masih terdapat penerima bantuan yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Hal tersebut salah satunya berkaitan dengan proses pemutakhiran data penerima.
Menurut Tika, pemerintah desa mengajukan pembaruan data penerima kepada pemerintah melalui mekanisme yang telah ditentukan.
“Memang di beberapa desa itu ada yang masih belum tepat sasaran. Itu karena dari masing-masing desa tentunya mengajukan update,” katanya.
Proses pembaruan data tersebut membutuhkan waktu sekitar tiga bulan. Pengajuan dari pemerintah daerah selanjutnya diproses oleh Kementerian Sosial, termasuk melalui verifikasi pendamping PKH.
“Misalnya bulan ini Agustus mengajukan, kemudian nanti kami tiap tanggal 17 tiap bulan itu diajukan ke Kementerian Sosial. Nanti dari Kementerian Sosial diproses, ada verifikasi oleh pendamping PKH dan segala macam, kemudian turun lagi, berarti tiga bulan setelah itu,” ujar Tika.
Karena proses tersebut, kata dia, perubahan data penerima bantuan tidak dapat langsung berlaku pada bulan yang sama.
“Sehingga memang terkadang masih ada yang belum tepat sasaran,” katanya.
Tika, berharap pemerintah desa dapat melakukan pemutakhiran data dengan cermat sehingga bantuan yang disalurkan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Harapannya dari masing-masing desa saat update itu benar-benar mendapatkan data yang valid,” ujarnya. (Oasis)