Belanja tembur Rp815 triliun hanya dalam 3 bulan, tapi pendapatan baru Rp574,9 triliun
REALISASI APBN per 31 Maret 2026 memperlihatkan kondisi fiskal yang perlu dicermati, terutama karena mencatatkan belanja negara tertinggi dalam sejarah untuk periode tiga bulan pertama.
Dalam kurun tersebut, pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun, sementara belanja negara melonjak hingga sekitar Rp815 triliun.
Ketimpangan antara keduanya menghasilkan defisit sebesar Rp240,1 triliun, yang bukan hanya besar secara nominal, tetapi juga menjadi yang terlebar dalam rasio terhadap PDB untuk periode triwulan pertama.
Situasi ini menandakan bahwa tekanan fiskal sudah muncul sejak awal tahun dan berpotensi berlanjut jika tidak dikelola dengan hati-hati.
Dari sisi pendapatan, kinerja memang menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2025, dengan capaian sekitar 18,2% dari target tahunan dan pertumbuhan sebesar 10,5% secara tahunan.
Namun, perbaikan ini belum dapat dianggap sebagai pemulihan yang solid. Jika dibandingkan dengan periode 2020 hingga 2024, capaian tersebut masih relatif tertinggal.
Selain itu, pertumbuhan yang terlihat cukup tinggi sebagian besar dipengaruhi oleh efek basis rendah pada tahun sebelumnya (low base effect), sehingga belum sepenuhnya mencerminkan penguatan fundamental ekonomi maupun sistem perpajakan.
Dengan demikian, pendapatan negara saat ini lebih tepat dikatakan membaik secara moderat, tetapi belum kembali ke kondisi optimal.
Di sisi lain, belanja negara menjadi faktor dominan yang membentuk tekanan fiskal. Realisasi sebesar Rp815 triliun atau sekitar 21,2% dari pagu memang terlihat mencerminkan upaya percepatan dan pemerataan belanja sejak awal tahun, sebagaimana dijelaskan pemerintah.
Namun, jika ditelaah lebih dalam, lonjakan ini tidak sepenuhnya berasal dari peningkatan belanja produktif yang tersebar merata di kementerian dan lembaga.
Dua faktor utama yang mendorong kenaikan signifikan adalah hadirnya program baru seperti MBG (Makan Bergizi Gratis) serta tingginya pembayaran bunga utang yang diperkirakan mencapai Rp144,3 triliun hanya dalam tiga bulan.
Kedua komponen ini bersifat struktural dan secara otomatis meningkatkan belanja, sehingga membuat angka total tampak melonjak tajam.
Jika faktor-faktor tersebut dikeluarkan, maka peningkatan belanja sebenarnya tidak sedrastis yang terlihat, sehingga klaim percepatan belanja perlu dilihat secara lebih kritis.
Akumulasi dari kondisi pendapatan yang belum kuat dan belanja yang meningkat tajam ini berujung pada defisit yang cukup besar sejak awal tahun.
Defisit sebesar Rp240,1 triliun atau sekitar 0,93% dari PDB tergolong tinggi untuk periode triwulan pertama.
Sebagai perbandingan, pada tahun-tahun sebelumnya Indonesia bahkan sempat mencatat surplus pada periode yang sama, sementara tahun 2025 yang relatif lemah hanya mencatat defisit sekitar 0,41% dari PDB.
Hal ini menunjukkan bahwa tekanan fiskal pada tahun 2026 jauh lebih berat sejak awal. Meskipun pemerintah menegaskan bahwa defisit merupakan bagian dari desain APBN, yang menjadi perhatian utama bukanlah keberadaan defisit itu sendiri, melainkan kecepatan pelebarannya dan besarnya porsi defisit di awal tahun.
Kondisi ini menjadi sinyal bahwa pengelolaan fiskal ke depan harus dilakukan dengan lebih waspada agar tidak menimbulkan tekanan yang lebih besar di sisa tahun anggaran. []
Video selengkapnya:
