Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima penghargaan TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2026 dalam Rakornas Pengendalian Inflasi dan P2DD di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
ZONASI.ID (Jakarta) – Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Berkinerja Terbaik 2026.
Penghargaan tersebut diterima Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI)–Indonesia Fintech Summit and Expo 2026, sekaligus Rakornas Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9/2026).
Ahmad Luthfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi bukti kolaborasi pemerintah daerah bersama berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
“Jadi kita punya BUMD yang melakukan intervensi kebutuhan bahan pokok penting di seluruh kabupaten/kota, di samping intervensi yang dilakukan oleh dinas-dinas, Bank Indonesia (BI) Jateng, dan stakeholder terkait lainnya. Sehingga ketersediaan dan keterjangkauan terus terjaga,” kata Luthfi seusai acara.
Berdasarkan data Agustus 2026, inflasi Jawa Tengah tercatat 3,08 persen secara tahunan (year on year/YoY), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,19 persen.
Pengendalian inflasi di Jawa Tengah dilakukan melalui penguatan produksi pangan sekaligus intervensi dari sisi hulu hingga hilir. Langkah tersebut dilakukan karena Jawa Tengah merupakan salah satu lumbung pangan nasional.
Pada 2025, luas panen padi di Jawa Tengah mencapai 1,67 juta hektare, meningkat sekitar 120 ribu hektare atau 7,73 persen dibandingkan 2024. Produksi gabah kering giling mencapai sekitar 9,3 juta ton atau setara sekitar 5,35 juta ton beras.
Produksi tersebut berkontribusi sekitar 15,6 persen terhadap kebutuhan pangan nasional. Sementara produksi jagung meningkat 13,37 persen, dari sekitar 2,43 juta ton menjadi 2,75 juta ton.
Dari sisi hulu, pemerintah memperkuat produksi melalui perbaikan 108 daerah irigasi, penyediaan 5.400 pompa, penanganan banjir di 60 titik, penguatan pola tanam, penyediaan sarana produksi, pengembangan corporate farming, ketersediaan benih, serta pengendalian hama.
Jawa Tengah juga memperkuat produksi cabai melalui program New Champion. Program tersebut diterapkan di lahan seluas 50 hektare yang tersebar di tujuh kabupaten, yakni Kabupaten Semarang, Temanggung, Wonosobo, Cilacap, Blora, Batang, dan Boyolali.
Selain itu, pemerintah mendorong pembangunan greenhouse melalui dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) serta membangun komitmen champion petani untuk periode Oktober-Desember 2026. Target produksinya sekitar 54.500 kilogram.
Di sisi hilir, pengendalian inflasi dilakukan dengan memperkuat rantai pasok melalui supply chain champion, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah sebanyak 1.053 kali, penguatan 368 kios pangan, serta optimalisasi BUMD sebagai off taker atau pembeli komoditas strategis.
Kerja sama antardaerah juga dilakukan dengan sejumlah provinsi, antara lain Lampung, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Timur, dan Maluku Utara.
Pemerintah Jawa Tengah juga menjaga keterjangkauan harga melalui subsidi pangan bagi produsen dan konsumen senilai Rp5,135 miliar. Selain itu, e-Purchasing dimanfaatkan untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah.
Pengendalian inflasi turut didukung percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Digitalisasi transaksi dinilai membantu meningkatkan efisiensi sekaligus memungkinkan pengelolaan dan pemantauan ekonomi daerah secara real-time.
Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Jawa Tengah pada 2025 mencapai 97,58, meningkat dari 96,25 pada 2024. Jawa Tengah juga meraih peringkat II Championship P2DD 2025.
Implementasi digitalisasi telah diterapkan dalam berbagai layanan masyarakat, salah satunya melalui pengembangan New Sakpole dengan sejumlah kanal pembayaran, seperti virtual account bank atau agregator, QRIS, transfer antarbank, dan Laku Pandai Bank Jateng.
Transaksi Samsat Budiman juga terus meningkat sepanjang periode 2022-2025.
Fondasi digital tersebut diperkuat Bank Jateng melalui Smart Billing berbasis QRIS, Billing Center, dashboard monitoring, pendampingan roadmap, forum group discussion (FGD) bersama pemerintah daerah, serta perluasan kanal pembayaran.
Luthfi mengatakan pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah merupakan dua hal yang saling melengkapi dalam memperkuat ekonomi daerah.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah dan nasional, termasuk dalam pengendalian inflasi, digitalisasi, dan tata kelola ekonomi daerah.
Acara di JICC tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, serta perwakilan kementerian/lembaga dan kepala daerah dari berbagai wilayah. []
