Gubernur Jateng Ahmad Luthfi memaparkan program pembangunan mulai dari layanan kesehatan, pengentasan kemiskinan hingga investasi yang ditujukan berdampak langsung bagi warga.
ZONASI.ID (Jakarta) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menempatkan layanan kesehatan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penciptaan lapangan kerja sebagai sejumlah fokus pembangunan yang ditujukan untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Program tersebut menjadi bagian dari paparan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam penilaian tahap III Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2026 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Jawa Tengah berhasil masuk tiga besar provinsi dalam PPD 2026. Dalam tahap penilaian tersebut, Jateng bersaing dengan Jawa Barat dan DKI Jakarta.
Salah satu program yang disorot adalah Dokter Spesialis Keliling atau Speling. Program ini dirancang untuk mendekatkan layanan kesehatan, khususnya layanan dokter spesialis, kepada masyarakat di desa dan kelurahan.
Sejak 2025 hingga 27 Agustus 2026, Speling telah dilaksanakan sebanyak 1.607 kali. Pelayanan tersebut menjangkau 1.466 desa dan kelurahan dengan lebih dari 128 ribu sasaran.
Bagi Pemprov Jateng, perluasan layanan kesehatan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Akses terhadap pelayanan dasar tersebut ditempatkan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
Kemiskinan Jadi Salah Satu Prioritas Pembangunan Jateng
Selain sektor kesehatan, pengentasan kemiskinan menjadi agenda utama Pemprov Jateng.
Intervensi dilakukan melalui berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Program tersebut mencakup pemenuhan sandang, pangan dan papan, perbaikan rumah, peningkatan keterampilan, hingga pembukaan akses terhadap pekerjaan.
Luthfi mengatakan, penanganan kemiskinan harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan. Program dari pemerintah pusat kemudian diterjemahkan dalam perencanaan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa.
“Misalnya mengentaskan kemiskinan, mulai dari sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan menjadi prioritas utama,” kata Luthfi.
Menurut dia, kesinambungan perencanaan menjadi penting agar berbagai program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Konsep tersebut dituangkan Pemprov Jateng melalui Trisula Pembangunan, yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pertumbuhan ekonomi, serta penurunan kemiskinan.
Ketiga agenda tersebut kemudian didukung tata kelola pemerintahan dan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan.
Pertumbuhan Ekonomi Jateng Capai 5,80 Persen
Di sisi ekonomi, Pemprov Jateng juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada semester I 2026 tercatat 5,80 persen. Angka tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,45 persen.
Sementara angka kemiskinan Jateng tercatat 9,21 persen dan tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,3 persen.
Investasi menjadi salah satu instrumen yang didorong pemerintah provinsi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan.
Pada 2025, realisasi investasi di Jawa Tengah mencapai sekitar Rp110 triliun. Sedangkan sepanjang semester I 2026, realisasi investasi telah mencapai Rp59,94 triliun.
Investasi tersebut turut menciptakan lapangan pekerjaan. Hingga semester I 2026, serapan tenaga kerja tercatat sekitar 213 ribu orang.
Luthfi: Pembangunan Harus Punya Arah yang Jelas
Luthfi optimistis menghadapi penilaian tahap III PPD 2026 setelah Jawa Tengah berhasil masuk tiga besar nasional.
Menurutnya, masuknya Jateng dalam tiga besar bukan semata-mata soal penghargaan, tetapi menjadi momentum untuk menguji sejauh mana perencanaan pembangunan yang dibuat pemerintah benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Kita tetap optimistis. Ini memberikan semangat dalam membuat perencanaan pembangunan Jawa Tengah,” ujar Luthfi didampingi Kepala Bappeda Jateng Yusmanto.
Ia menekankan pembangunan daerah membutuhkan program dan perencanaan yang jelas. Arah pembangunan juga harus memiliki kesinambungan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa.
Luthfi mencontohkan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) harus dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya, dokumen tersebut diterjemahkan menjadi program-program prioritas di daerah.
Dengan pola tersebut, kata dia, agenda pembangunan seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar dapat dijalankan secara lebih terarah.
PPD Jadi Ruang Menguji Dampak Program
Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno mengatakan keberhasilan Jateng masuk tiga besar PPD 2026 menjadi bentuk apresiasi terhadap proses pembangunan yang telah berjalan.
“Alhamdulillah, minimal hari ini kita sudah diundang untuk masuk tiga besar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di Jawa Tengah ini setidaknya mendapat apresiasi,” ujar Sumarno.
Menurut Sumarno, proses penilaian tahap III tidak sekadar berupa pemaparan program. Tim penilai juga menggali lebih jauh pelaksanaan program dan dampaknya terhadap masyarakat.
“Suasananya lebih banyak diskusi, karena teman-teman di panitia menanyakan apa yang sudah kita lakukan. Kalau diskusi biasanya yang dilihat adalah dampaknya, apa yang kita lakukan nanti dirasakan bersama,” katanya.
Ia menilai penghargaan dapat menjadi tambahan motivasi bagi pemerintah daerah. Namun, ukuran yang lebih penting adalah memastikan program pembangunan yang dirancang pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi warga.
Dalam penilaian tahap III PPD 2026 tersebut, paparan Jawa Tengah dinilai oleh dewan juri yang terdiri dari Ignasius Jonan, Djohermansyah Djohan, dan Restuardy Daud.
Jawa Tengah menjadi salah satu dari tiga provinsi yang masuk tahap akhir bersama Jawa Barat dan DKI Jakarta.
Bagi Pemprov Jateng, proses penilaian tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada capaian angka, tetapi juga pada bagaimana program pemerintah dapat dirasakan masyarakat, mulai dari layanan kesehatan hingga upaya meningkatkan kesejahteraan warga. []
