Cegah Permukiman Kumuh, Bupati Kendal Anggarkan Rp 4,8 Miliar untuk Normalisasi Sungai

Pemerintah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, mengalokasikan anggaran Rp 4,8 miliar dari APBD 2026 untuk normalisasi sejumlah sungai. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko banjir sekaligus mencegah munculnya kawasan permukiman kumuh, terutama di wilayah yang berada di sepanjang aliran sungai.

Zonasi.id Kendal), – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal, Jawa Tengah, mengalokasikan anggaran Rp 4,8 miliar dari APBD 2026 untuk kegiatan normalisasi sejumlah sungai. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko banjir sekaligus mencegah munculnya kawasan permukiman kumuh.
Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan, penanganan kawasan kumuh tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah. Diperlukan keterlibatan masyarakat, termasuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), untuk menjaga kebersihan dan kualitas lingkungan permukiman.
Hal itu disampaikan Tika saat menghadiri sarasehan dan penyerahan penghargaan BKM Award Kabupaten Kendal 2026, Senin (9/11/2026).
“Keberadaan BKM ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam menggerakkan keswadayaan, gotong royong, menanggulangi kemiskinan, serta menjaga kebersihan lingkungan, dimulai dari unit terkecil, yaitu rumah tangga,” kata Tika.
Dia menjelaskan, anggaran Rp 4,8 miliar tersebut dialokasikan untuk pemeliharaan berupa normalisasi sungai. Pasalnya, kewenangan utama normalisasi sungai berada di tangan pemerintah provinsi.
Meski demikian, Pemkab Kendal tetap turun tangan karena masyarakat yang terdampak banjir merupakan warga Kendal.
Sejumlah lokasi yang telah dan sedang ditangani antara lain Kali Aji dan Kali Brangsong. Selanjutnya, normalisasi direncanakan menyasar Kali Kendal, Kali Penur, serta sejumlah titik di wilayah Cepiring.
Tika mengakui, pelaksanaan normalisasi sungai menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya bangunan rumah dan tempat usaha yang berdiri di sepanjang sempadan sungai sehingga menyulitkan alat berat menjangkau lokasi.
Selain itu, terdapat jembatan swadaya masyarakat yang memiliki bentang terlalu pendek sehingga menghambat mobilisasi peralatan.
“Kami berencana berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait penertiban bangunan yang tidak memiliki izin di sepanjang sempadan sungai. Namun, harus dilakukan pendataan terlebih dahulu,” ujarnya.
Menurut Tika, pendataan juga diperlukan untuk membedakan bangunan yang memiliki sertifikat resmi dan yang tidak memiliki legalitas. Pemkab Kendal akan berkoordinasi dengan instansi terkait agar penanganannya dilakukan secara tepat dan humanis.
Dia juga meminta BKM, RT, dan RW ikut mengawasi pembangunan baru di kawasan sempadan sungai. Masyarakat diharapkan segera berkoordinasi dengan pemerintah apabila menemukan pembangunan yang berpotensi melanggar ketentuan.
58 BKM di Kendal Didorong Lebih Aktif

Dyah menyebutkan, saat ini terdapat 58 BKM yang menjadi mitra pemerintah dalam mendorong keswadayaan masyarakat dan menjaga lingkungan permukiman di Kabupaten Kendal.
Dia meminta seluruh BKM lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait pengelolaan sampah agar tidak dibuang ke sungai maupun tempat yang tidak semestinya.
Menurutnya, kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan harus berjalan beriringan dengan tuntutan kepada pemerintah untuk menangani banjir dan persoalan lingkungan.
“Ketika hujan kemudian terjadi banjir, masyarakat menyampaikan keluhan dan meminta penanganan. Namun, ketika pencegahan, kesadaran masyarakat terkadang masih minim. Ini yang harus kita tingkatkan bersama,” katanya.
Pemkab Kendal juga berencana memberikan dukungan berupa peralatan pengolahan sampah. Salah satunya mesin pirolisis untuk mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif.
Selain itu, pemerintah daerah berupaya memfasilitasi pengadaan mesin pengepres botol plastik agar sampah plastik memiliki nilai ekonomi dan bisa disalurkan kepada perusahaan yang menerima hasil olahan tersebut.
Tika berharap penguatan BKM dapat mendorong pengelolaan lingkungan yang lebih baik sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
BKM Award Jadi Bentuk Apresiasi Pemerintah

Sementara itu, Plt Kepala Disperkim Kendal, Sudaryanto, mengatakan, BKM Award 2026 merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap kontribusi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman.
Menurutnya, BKM memiliki peran penting dalam mengorganisasi masyarakat agar upaya peningkatan kualitas lingkungan berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
BKM juga menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan berbagai program penanganan kawasan kumuh, mulai dari penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan jalan dan drainase lingkungan, peningkatan sanitasi, hingga pengelolaan sampah dan proteksi kebakaran.
Dia menjelaskan, BKM Award 2026 diawali dengan sosialisasi dan dilanjutkan proses penilaian pada Juni hingga Oktober 2026. Dari 58 BKM yang ada di Kabupaten Kendal, sebanyak 10 BKM mendaftarkan diri untuk mengikuti penilaian.
Dari proses tersebut, tim penilai menetapkan tujuh BKM sebagai nominator. Namun, satu BKM mengundurkan diri sebelum verifikasi lapangan sehingga enam BKM mengikuti tahapan penilaian tersebut.
Selanjutnya, tim penilai menetapkan tiga BKM dengan nilai tertinggi sebagai penerima penghargaan.
Sudaryanto berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan BKM sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan kelompok peduli lingkungan.
Sembilan Kecamatan Masuk Pemetaan Kawasan Kumuh

Kepala Bidang Kawasan Permukiman Disperkim Kendal, Rina Widiyanti, mengatakan, berdasarkan SK penetapan kawasan kumuh tahun 2025, terdapat sembilan kecamatan dan 17 desa/kelurahan yang masuk dalam pemetaan kawasan kumuh.
Sembilan kecamatan tersebut meliputi Kendal, Weleri, Rowosari, Plantungan, Sukorejo, Patean, Boja, Limbangan, dan Kaliwungu.
Dia menjelaskan, kawasan kumuh tidak berarti seluruh wilayah desa atau kelurahan tersebut masuk kategori kumuh. Penetapannya lebih spesifik berdasarkan kondisi lingkungan pada tingkat rukun tetangga (RT).
Penilaian kawasan kumuh mencakup tujuh aspek, yakni kondisi jalan lingkungan, bangunan dan penataan permukiman, penyediaan air minum, drainase, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, serta proteksi kebakaran.
“Jadi, ketika sebuah desa masuk dalam SK kawasan kumuh, bukan berarti seluruh wilayah desa tersebut kumuh. Bisa saja hanya satu atau dua RT yang masuk kategori tersebut,” jelas Rina.
Hanya 10 BKM Ikut Penilaian Award 2026

Terkait pelaksanaan BKM Award Kabupaten Kendal 2026, Rina menyebutkan, dari total 58 BKM, hanya 10 BKM yang mendaftarkan diri untuk mengikuti penilaian.
Dari jumlah tersebut, tim penilai menetapkan tujuh BKM sebagai nominator. Namun, satu BKM mengundurkan diri sebelum verifikasi lapangan sehingga hanya enam BKM yang mengikuti tahapan tersebut. Dari hasil penilaian akhir, ditetapkan tiga BKM sebagai penerima penghargaan.
Rina mengakui, meskipun peminat BKM Award mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kesiapan kelembagaan dan program kerja sebagian BKM masih perlu ditingkatkan.
Ke depan, Disperkim akan terus melakukan pembinaan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan BKM, termasuk membantu penyusunan program kerja.
“Kami berharap dukungan pemerintah daerah dapat memotivasi BKM untuk berbenah. Bagi yang belum bisa mengikuti kompetisi, paling tidak ada upaya untuk meningkatkan kinerja dan pengelolaan lingkungan. Disperkim siap mendampingi,” ujarnya.