PKB Jateng mengangkat kembali gagasan Sosialisme Islam, KH Ubaidullah Shodaqoh menegaskan bahwa nilai persaudaraan harus diwujudkan melalui keadilan sosial sehingga tidak boleh ada orang yang dibiarkan hidup dalam kemiskinan.
ZONASI.ID (Semarang) – Gagasan Sosialisme Islam kembali menjadi pembahasan dalam upaya mencari perspektif alternatif untuk menjawab persoalan ketimpangan ekonomi dan keadilan sosial di Indonesia. Sejumlah akademisi, jurnalis, dan tokoh Nahdlatul Ulama menilai nilai-nilai Islam memiliki relevansi dalam membangun tatanan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi.
Pemikiran tersebut mengemuka dalam diskusi publik yang diselenggarakan DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah bertajuk Sosialisme Islam: Reaktualisasi Sosialisme Islam dari H.O.S. Tjokroaminoto hingga Ali Syariati untuk Keadilan Ekonomi, di Aula Graha Gus Dur, Semarang, Senin (9/11/2026).
Empat narasumber yang hadir, yakni Peneliti dan Praktisi Mengajar Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran (Unpad) Iip D. Yahya, jurnalis dan anggota Ekspedisi Indonesia Baru Farid Gaban, akademisi Universitas Diponegoro (Undip) FX Sugianto, serta Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah KH Ubaidullah Shodaqoh.
Iip D. Yahya dalam pemaparannya menyoroti minimnya keterlibatan tokoh dari kalangan santri dalam diskursus sosialisme di Indonesia. Menurutnya, pembicaraan mengenai sosialisme selama dua tahun terakhir lebih banyak menonjolkan tiga tokoh, yakni Soekarno, Tan Malaka, dan Sutan Sjahrir.
“Belum ada tokoh dari kelompok santri Nahdliyin yang menjadi representasi sosialisme,” ujarnya.
Ia menilai pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto dari Indonesia dan Ali Syariati dari Iran perlu diangkat sebagai pintu masuk untuk memahami hubungan antara Islam dan sosialisme.
Menurut Iip, Islam memiliki sistem nilai dan pandangan hidup yang dapat menjadi landasan perjuangan melawan penindasan serta ketidakadilan. Karena itu, gagasan Sosialisme Islam perlu disegarkan kembali sebagai salah satu perspektif dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
Sementara itu, Farid Gaban mengajak peserta melihat relevansi sosialisme Islam dengan persoalan pembangunan Indonesia saat ini. Ia mengkritisi orientasi pemerintah yang dinilai masih terlalu berfokus pada pertumbuhan ekonomi atau Gross Domestic Product (GDP).
Menurutnya, angka pertumbuhan ekonomi tidak selalu menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, terutama ketika ketimpangan ekonomi masih menjadi persoalan.
Farid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan indikator lain untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Salah satunya Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikembangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNDP.
Indikator tersebut dinilai lebih mampu menggambarkan kualitas hidup masyarakat melalui aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
Perspektif lain disampaikan FX Sugianto dari Universitas Diponegoro. Ia mengangkat pentingnya teologi pembebasan dengan membandingkan pemikiran teologi pembebasan Amerika Latin dan gagasan Ali Syariati.
Menurutnya, kedua pemikiran tersebut memiliki titik temu pada pandangan bahwa agama harus menjadi kekuatan pembebasan manusia dari penindasan struktural dan ketimpangan ekonomi.
Agama, dalam perspektif teologi pembebasan, tidak cukup hanya dipahami sebagai ajaran ritual dan hubungan manusia dengan Tuhan. Agama juga memiliki tanggung jawab sosial untuk mendorong perubahan terhadap kondisi masyarakat yang tidak adil.
Adapun KH Ubaidullah Shodaqoh menghubungkan gagasan sosialisme dengan tradisi persaudaraan dalam lingkungan Nahdlatul Ulama. Ia menyebut terdapat sejumlah konsep ukhuwah yang menjadi landasan kehidupan sosial warga NU, yakni ukhuwah nahdliyah, ukhuwah wathaniyah, ukhuwah islamiyah, dan ukhuwah insaniyah.
Menurutnya, nilai persaudaraan tersebut sejatinya telah memuat semangat solidaritas yang menjadi salah satu inti pembahasan sosialisme. Karena itu, istilah sosialisme tidak semestinya langsung dipersempit dengan mengaitkannya pada marxisme.
Ia juga mengaitkan gagasan tersebut dengan ajaran zuhud Abu Dzar Al-Ghifari yang dikenal memiliki kepedulian terhadap persoalan ketimpangan dan kehidupan kaum miskin.
KH Ubaidullah menegaskan, persaudaraan harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar menjadi konsep atau slogan. Jika setiap orang benar-benar memandang sesamanya sebagai saudara, kemiskinan dan ketidakadilan tidak boleh dibiarkan terus berlangsung.
“Konsekuensinya, dalam konteks Indonesia tidak boleh ada orang miskin karena kita semua bersaudara,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa ukhuwah insaniyah mencakup persaudaraan seluruh umat manusia tanpa dibatasi perbedaan agama, suku, maupun bangsa.
Beragam pandangan dalam diskusi tersebut memperlihatkan bahwa Sosialisme Islam dapat dibahas dari berbagai sudut, mulai dari pemikiran tokoh pergerakan, ukuran keberhasilan pembangunan, teologi pembebasan, hingga tradisi persaudaraan dalam Islam.
Gagasan tersebut sekaligus membuka ruang pembahasan mengenai bagaimana nilai-nilai keagamaan dapat diterjemahkan menjadi praktik sosial yang mendorong pemerataan kesejahteraan dan keadilan ekonomi di Indonesia. []
