Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat kemandirian ekonomi warga di Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara melalui bantuan modal Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk mengembangkan peternakan kambing serta ayam petelur
ZONASI.ID (Wonosobo) – Program Desa Dampingan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha produktif berbasis kelompok.
Di Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara, bantuan modal Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dimanfaatkan warga untuk mengembangkan peternakan kambing dan ayam petelur.
Program yang dilaksanakan melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tersebut menyasar masyarakat di Desa Bowongso, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, serta Desa Pingit, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara.
Di Desa Bowongso, KUBE Barokah yang beranggotakan 10 orang berencana memanfaatkan bantuan modal untuk membeli delapan ekor kambing. Ternak tersebut akan dipelihara bersama dalam satu kandang dan dikembangbiakkan agar populasi terus bertambah sehingga skala usaha kelompok semakin berkembang.
Perwakilan KUBE Barokah, Mustarikun, mengatakan bantuan tersebut sangat bermanfaat untuk membuka peluang usaha dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Sangat efektif untuk masyarakat dengan adanya bantuan KUBE ini. Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah provinsi Jateng,” ujarnya.
Pengembangan usaha produktif juga dilakukan KUBE Maju Bersama di Desa Pingit. Kelompok yang beranggotakan lima orang itu memperoleh bantuan modal Rp20 juta untuk mengembangkan peternakan ayam petelur.
Perwakilan KUBE Maju Bersama, Samsul Fatoni, mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk mengembangkan usaha ayam petelur dengan target produksi sekitar 120 butir telur.
Menurutnya, usaha tersebut diharapkan dapat menjadi sumber penghasilan tambahan bagi anggota kelompok sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
“Bagi masyarakat, terutama anggota kelompok, bantuan ini sangat menambah ekonomi. Kami berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ke depan, kami berharap bantuan untuk usaha kelompok seperti ini bisa terus berlanjut karena manfaatnya sangat besar untuk menambah ekonomi warga,” ungkapnya.
Selain penguatan ekonomi melalui KUBE dan UEP, Program Desa Dampingan juga menyentuh pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari bantuan pangan, perbaikan rumah, pembangunan jamban sehat, hingga penyediaan sarana dan prasarana.
Di Desa Bowongso, bantuan KUBE diberikan kepada tiga kelompok dengan total anggaran Rp60 juta. Sementara bantuan UEP mencapai Rp25 juta untuk 10 kepala keluarga.
Dukungan lainnya meliputi 626 kilogram bantuan pangan, 500 bibit tanaman, pembangunan jamban sehat, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), serta pembangunan sarana dan prasarana desa.
Adapun di Desa Pingit, bantuan KUBE mencapai Rp100 juta untuk lima kelompok dan UEP sebesar Rp25 juta bagi 10 kepala keluarga. Masyarakat juga mendapatkan bantuan pangan, pembangunan jamban sehat, rehabilitasi RTLH, satu unit kursi roda, serta fasilitas akses internet gratis.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan, bantuan yang diberikan pemerintah harus dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi kegiatan usaha produktif, bukan sekadar dibagikan kepada anggota kelompok.
Hal itu disampaikan saat menghadiri penutupan Program Desa Dampingan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah di Desa Bowongso, Kabupaten Wonosobo, Selasa (17/11/2026).
“Jangan menggunakan pola yang dulu-dulu. Dulu, biasanya bantuan itu dibagi rata, kemudian dijual. Padahal, niat kami memberikan bantuan KUBE adalah agar dikembangkan menjadi usaha,” kata Taj Yasin.
Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu menjelaskan, bantuan KUBE dirancang untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat melalui usaha yang dikelola secara berkelompok.
Karena itu, penerima bantuan harus memiliki komitmen untuk mengembangkan usaha dan memastikan pengelolaannya berjalan secara berkelanjutan.
Menurutnya, program satu desa satu organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai desa binaan merupakan salah satu strategi Pemprov Jateng untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan.
Ia menyebutkan, angka kemiskinan di Jawa Tengah yang pada 2018 masih berada di kisaran 11 persen kini turun menjadi 9,48 persen pada 2026. Selain itu, penanganan kemiskinan ekstrem juga terus menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Artinya penurunan kemiskinan ini luar biasa signifikan. Dan di Jawa Tengah untuk kemiskinan ekstrem itu juga ditangani dengan baik,” jelasnya.
Gus Yasin berharap bantuan KUBE dan UEP dapat dikelola secara optimal sehingga tidak hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga berkembang menjadi sumber penghasilan berkelanjutan bagi keluarga penerima.
Melalui Program Desa Dampingan, Pemprov Jawa Tengah berharap masyarakat semakin mandiri secara ekonomi, memiliki kesempatan mengembangkan usaha, serta mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui potensi ekonomi yang ada di desa. []











