Potensi konflik antara pengusaha tambang dan masyarakat serta maraknya aktivitas pertambangan ilegal menjadi perhatian dalam pengukuhan Asosiasi Pengusaha Tambang Kabupaten Kendal (ASPET), Jawa Tengah. Asosiasi yang menaungi 32 badan usaha pertambangan tersebut diharapkan menjadi jembatan koordinasi antara pengusaha, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai aturan serta tidak merugikan masyarakat dan lingkungan.
Zonasi.id (Kendal)- Sebanyak 32 badan usaha pertambangan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, didorong memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk mencegah konflik dengan masyarakat serta menekan aktivitas tambang ilegal.
Upaya tersebut mengemuka setelah Asosiasi Pengusaha Tambang Kabupaten Kendal (ASPET) resmi dikukuhkan. Organisasi ini telah mengantongi legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sejak Juli 2026.
Kepala ASPET Kendal Gatot Herlambang mengatakan, sebanyak 32 badan usaha pertambangan masuk dalam koordinasi asosiasi. Anggotanya mencakup perusahaan yang telah melengkapi perizinan maupun yang masih dalam proses pengurusan.
Menurut Gatot, ASPET dibentuk sebagai wadah koordinasi sekaligus sarana membangun kepastian hukum agar kegiatan pertambangan di Kendal berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Harapan kami, ASPET bersama pemerintah daerah dan Satgas MBLB bisa berkolaborasi untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pertambangan, khususnya bagi pengusaha yang sudah berizin dan melaksanakan seluruh ketentuan yang berlaku,” ujarnya, Kamis (12/11/2026).
Gatot menjelaskan, salah satu fokus ASPET adalah mendorong komunikasi dan sosialisasi sejak awal kepada masyarakat di sekitar lokasi tambang, terutama bagi pengusaha yang hendak mengajukan perizinan.
Menurut dia, persoalan pertambangan kerap muncul karena komunikasi dengan masyarakat belum diselesaikan sejak tahap awal. Akibatnya, penolakan justru muncul setelah izin diterbitkan.
Karena itu, ASPET mengusulkan agar sosialisasi melibatkan unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), camat, Danramil, Kapolsek, kepala desa, hingga masyarakat setempat.
“Jangan sampai izin sudah terbit, tetapi kemudian muncul persoalan dengan masyarakat. Ini juga merugikan pengusaha karena mereka sudah mengeluarkan banyak biaya dan tenaga untuk mengurus perizinan. Karena itu, kami mengusulkan agar sosialisasi dan persoalan di tingkat bawah diselesaikan terlebih dahulu sebelum izin diterbitkan,” jelasnya.
Ia juga mengajak pengusaha tambang yang baru akan mengurus perizinan untuk bergabung dengan ASPET. Dengan demikian, komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait dapat dibangun sejak awal.
Gatot menegaskan, ASPET siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan Satgas Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Namun, asosiasi tidak memiliki kewenangan melakukan penindakan terhadap pelanggaran pertambangan karena hal tersebut menjadi kewenangan instansi atau satuan tugas terkait.
Sementara itu, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari menyambut terbentuknya ASPET yang telah memperoleh legalitas berupa surat keputusan (SK) Kemenkumham.
Menurut Dyah, legalitas tersebut menjadi landasan bagi asosiasi untuk menjalankan organisasi sekaligus menjadi wadah komunikasi dan koordinasi antara pengusaha tambang dengan pemerintah daerah.
Ia berharap ASPET mampu mengoordinasikan berbagai persoalan yang dihadapi pengusaha tambang sekaligus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.
Dyah juga mengingatkan para pengusaha agar mematuhi peraturan perundang-undangan, taat membayar pajak, menjaga kondusivitas wilayah, serta memperhatikan kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar.
“Kami berharap para pengusaha tambang juga memiliki tanggung jawab sosial melalui program CSR sehingga keberadaan usaha pertambangan dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Kabupaten Kendal,” ujarnya.
Terkait pelestarian lingkungan, Dyah mengatakan pemerintah daerah akan mendorong penyusunan kesepakatan atau nota kesepahaman (MoU) melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait maupun Satgas MBLB.
Kesepakatan tersebut diharapkan mengatur tugas dan kewajiban pengusaha tambang, termasuk tanggung jawab reklamasi atau pemulihan lahan setelah kegiatan pertambangan berakhir.
Di sisi lain, Kepala Kejaksaan Negeri Kendal Salomina Meyke Saliama menyatakan komitmennya mendukung Satgas MBLB dalam penegakan hukum di bidang pertambangan.
Terkait kemungkinan pendampingan hukum, Salomina menyebutkan bahwa agenda tersebut belum dijadwalkan. Meski demikian, pihaknya akan mengupayakan pendampingan ke depan agar pelaksanaan tugas dan penanganan persoalan pertambangan dapat berjalan lebih baik dan terarah.
“Dengan telah dikukuhkannya ASPET, kami berharap asosiasi ini bisa bekerja dengan baik dan bersinergi dengan instansi terkait, pemerintah daerah maupun penegak hukum. Dengan demikian, kita bisa bersama-sama mendukung penegakan hukum di bidang pertambangan,” ujarnya.
Beranda
Update
ASPET Kendal Dikukuhkan, 32 Perusahaan Tambang Diajak Bersinergi Cegah Konflik dan Tambang Ilegal
ASPET Kendal Dikukuhkan, 32 Perusahaan Tambang Diajak Bersinergi Cegah Konflik dan Tambang Ilegal
Baca Juga
Rekomendasi untuk kamu

Sebanyak 66,8 gram sabu, 1.386 butir obat-obatan terlarang, dan 45,2 gram tembakau sintetis dimusnahkan Kejaksaan…

Kasus dugaan pemalsuan surat yang menyeret anggota DPRD Kabupaten Kendal berinisial M.S.P. memasuki babak baru….









