Update  

Berkas Lengkap, Anggota DPRD Kendal Tersangka Pemalsuan Surat Koperasi BMJ Ditahan 20 Hari

Kandungan Al-A’raf Ayat 179
Kasus dugaan pemalsuan surat yang menyeret anggota DPRD Kabupaten Kendal berinisial M.S.P. memasuki babak baru. Setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap, politikus Partai Golkar itu dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kendal dan langsung ditahan selama 20 hari.


Zonasi .id (Kendal)– Kasus dugaan pemalsuan surat yang menyeret anggota DPRD Kabupaten Kendal berinisial M.S.P. memasuki babak baru. Setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap, politikus Partai Golkar itu dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kendal dan langsung ditahan selama 20 hari.
Pelimpahan tersangka dan barang bukti atau tahap II tersebut dilakukan pada Kamis (19/11/2026). Dalam proses itu, Kejari Kendal menerima M.S.P. beserta 38 bundel dokumen barang bukti terkait perkara dugaan pemalsuan surat yang berkaitan dengan Koperasi Bhakti Makmur Jaya (BMJ) Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.
Setelah pelimpahan selesai, M.S.P. langsung ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kendal untuk kepentingan proses hukum selanjutnya.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Kendal, Samgar Siahaan, menjelaskan, pelimpahan tersebut merupakan tindak lanjut setelah penyidik Polda Jawa Tengah menyelesaikan penyidikan perkara.
Berkas perkara sebelumnya telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh jaksa peneliti Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Selanjutnya, tersangka dan barang bukti diserahkan untuk diproses lebih lanjut di Kejari Kendal.
Menurut Samgar, penanganan perkara dilakukan di Kendal karena lokasi dugaan tindak pidana atau locus delicti berada di wilayah hukum Kabupaten Kendal.
“Pelimpahannya dari Polda ke Kejati. Karena persidangannya di Kendal dan locus delicti-nya di Kendal, kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kendal,” jelasnya.
Disangkakan Pasal Pemalsuan Surat
Dalam perkara tersebut, M.S.P. disangkakan melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 391 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Samgar mengatakan, setelah menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti, jaksa penuntut umum akan mempersiapkan berkas perkara untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kendal.
Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri Kendal akan menetapkan jadwal sidang perdana setelah berkas perkara diterima pengadilan.
“Untuk penahanan, kami lakukan selama 20 hari ke depan. Setelah dilakukan pelimpahan, biasanya akan ada penetapan hari sidang dari Ketua Pengadilan Negeri,” ujarnya.
Dengan pelimpahan tahap II tersebut, penanganan perkara dugaan pemalsuan surat yang berkaitan dengan Koperasi BMJ Boja kini memasuki tahap penuntutan sebelum disidangkan di Pengadilan Negeri Kendal.