Update  

Antisipasi Banjir dan Longsor Jateng, Ahmad Luthfi Instruksikan Daerah Siapkan Respons Cepat

lukni maulana
Siaga Bencana Jateng
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memimpin Apel Siaga Bencana Hidrometeorologi Provinsi Jawa Tengah 2026–2027 di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Kamis (19/11/2026).

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten dan kota menyiapkan respons cepat, personel, serta peralatan guna menghadapi ancaman banjir dan tanah longsor selama musim penghujan.

ZONASI.ID (Semarang) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi selama musim penghujan.

Kesiapan personel, peralatan, logistik, hingga koordinasi lintas instansi harus dipastikan agar penanganan darurat dapat dilakukan secara cepat ketika bencana terjadi.

Instruksi tersebut disampaikan Luthfi saat memimpin Apel Siaga Bencana Hidrometeorologi Provinsi Jawa Tengah 2026–2027 di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (19/11/2026).

Menurut Luthfi, kecepatan penanganan awal menjadi faktor penting dalam penanggulangan bencana. Karena itu, seluruh unsur terkait, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Basarnas, Palang Merah Indonesia (PMI), hingga masyarakat harus memiliki kesiapan dan mampu bergerak secara terkoordinasi.

“Yang paling penting adalah quick response (respons cepat). Quick response itu apa? Kecepatan penanganan awal pada saat bencana,” tegasnya.

Ia menjelaskan, penanganan bencana membutuhkan kerja sama berbagai pihak, mulai dari proses evakuasi dan penyelamatan warga, mobilisasi personel, penyediaan logistik dan dapur umum, pelayanan kesehatan, hingga pemulihan infrastruktur yang terdampak.

Untuk itu, setiap instansi diminta memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga tidak terjadi keterlambatan penanganan ketika situasi darurat berlangsung.

Luthfi juga meminta pemerintah kabupaten/kota segera menindaklanjuti kesiapsiagaan hingga tingkat kecamatan dan desa, terutama di wilayah yang memiliki risiko bencana. Bupati dan wali kota diharapkan mampu mengambil langkah penanganan awal dengan dukungan pemerintah provinsi serta instansi terkait.

Kesiapsiagaan tersebut menjadi perhatian seiring memasuki musim penghujan. Berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Februari 2027.

Luthfi meminta seluruh daerah melakukan pengecekan terhadap kondisi peralatan, kesiapan operasional, serta ketersediaan personel. Langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini agar seluruh unsur dapat langsung bergerak ketika terjadi keadaan darurat.

“Ini tidak hanya dilakukan provinsi, seluruh kabupaten/kota tadi sudah saya sampaikan untuk dilaksanakan. Sehingga ketika sewaktu-waktu terjadi bencana, semuanya sudah siap,” ujarnya.

Selain kesiapan aparat dan sarana prasarana, Luthfi menekankan pentingnya edukasi serta penyampaian informasi peringatan dini kepada masyarakat. Informasi mengenai potensi bencana harus disebarluaskan secara cepat melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial.

Menurutnya, pemahaman masyarakat terhadap potensi ancaman dan langkah penyelamatan menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko korban jiwa maupun kerugian harta benda.

“Jadi namanya bencana itu biasanya bisa dimitigasi dengan adanya woro-woro atau peringatan dini. Ini penting agar keselamatan jiwa dan harta itu bisa ditanggulangi,” katanya.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan mengatakan, sejumlah aspek telah dipersiapkan untuk menghadapi potensi bencana selama musim penghujan. Persiapan tersebut mencakup sumber daya manusia (SDM), kelengkapan peralatan yang sesuai kebutuhan, serta penguatan semangat gotong royong antarelemen masyarakat.

Ia menjelaskan, karakteristik wilayah Jawa Tengah menyebabkan jenis ancaman bencana berbeda antara daerah dataran tinggi dan dataran rendah. Wilayah dataran tinggi memiliki kerawanan terhadap tanah longsor, sedangkan daerah dataran rendah lebih berpotensi mengalami banjir.

Apel siaga tersebut diikuti sekitar 250 personel dari berbagai unsur, antara lain TNI, Polri, BPBD, Basarnas, PMI, perangkat daerah, dan organisasi relawan.

Dalam kegiatan itu juga ditampilkan berbagai peralatan penanggulangan bencana, meliputi kendaraan penyelamatan, ambulans, perahu evakuasi, pompa air, ekskavator, kendaraan dapur umum, serta perlengkapan pendukung lainnya.

Kesiapan personel dan peralatan tersebut diharapkan memperkuat kemampuan penanganan darurat di Jawa Tengah, terutama menghadapi potensi banjir dan tanah longsor selama musim penghujan. []