Update  

Lampaui Target Nasional, Pendaftar Program SMK Go Global di Jawa Tengah Tembus 9.000 Orang dan Jadi yang Tertinggi di Indonesia

lukni maulana
Pendaftar SMK Go Global Jateng
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Mukhtarudin bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi usai penandatanganan nota kesepakatan bersama di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Kamis (12/11/2026).

Sebanyak 9.000 warga Jawa Tengah telah mendaftar program pelatihan gratis SMK Go Global untuk mencetak pekerja migran kompeten, menjadikan provinsi ini dengan serapan tertinggi secara nasional.

ZONASI.ID (Semarang) – Minat masyarakat Jawa Tengah untuk mengikuti program penyiapan pekerja migran Indonesia (PMI) melalui SMK Go Global cukup tinggi.

Hingga November 2026, jumlah pendaftar program tersebut hampir mencapai 9.000 orang, melampaui target awal sebanyak 8.000 peserta untuk setiap daerah.

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Mukhtarudin menyebut capaian Jawa Tengah tersebut menjadi yang tertinggi secara nasional.

Selain tingginya jumlah pendaftar, pembiayaan penempatan pekerja migran melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jateng juga tercatat sebagai yang terbesar di Indonesia.

Hal itu disampaikan Mukhtarudin saat penandatanganan nota kesepakatan bersama dan rencana kerja antara KP2MI dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kantor Gubernur Jateng, Kamis (12/11/2026).

“Belum ada MoU saja dari target sekitar 8.000 orang, jumlah pendaftar SMK Go Global di Jawa Tengah sudah hampir mencapai 9.000 orang atau melebihi target per daerah pada 2026. Tertinggi seluruh Indonesia. Untuk pembiayaan penempatan pekerja migran, KUR dari Bank Jateng juga terbesar nasional,” ungkapnya.

SMK Go Global merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan, kapasitas, dan sertifikasi calon pekerja migran. Program ini menyiapkan tenaga kerja agar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja internasional.

Pada 2026, pemerintah menetapkan target 8.000 peserta di setiap daerah. Program tersebut terbuka tidak hanya bagi lulusan SMK, tetapi juga masyarakat umum, lulusan SMA, hingga sarjana. Pemerintah berencana meningkatkan target penyerapan peserta pada 2027, baik secara nasional maupun di Jawa Tengah.

Mukhtarudin mengatakan, Jawa Tengah memiliki kontribusi besar dalam penempatan pekerja migran Indonesia. Karena itu, kerja sama dengan pemerintah provinsi diperlukan untuk memperluas akses pelatihan, meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta memastikan perlindungan sejak sebelum keberangkatan hingga penempatan di negara tujuan.

Ia menambahkan, seluruh proses peningkatan kompetensi melalui program tersebut tidak dipungut biaya dari masyarakat karena pembiayaannya bersumber dari APBN dan dilaksanakan melalui balai pelatihan KP2MI bersama para pemangku kepentingan di daerah.

“Untuk peningkatan kapasitas dan semua ini gratis bagi masyarakat, karena dibiayai oleh APBN dan dilaksanakan oleh balai kita, bekerja sama dengan stakeholder terkait yang ada di Jawa Tengah,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut jumlah pekerja migran asal Jawa Tengah hingga Oktober 2026 mencapai 64.449 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah, dengan kontribusi terbesar antara lain Kabupaten Cilacap, Brebes, Kendal, dan Banyumas.

Adapun negara tujuan penempatan yang paling banyak dipilih pekerja migran asal Jateng meliputi Taiwan, Hong Kong, dan Malaysia.

Menurut Luthfi, Jawa Tengah memiliki sejumlah fasilitas pendidikan dan pelatihan yang dapat dimanfaatkan untuk mempersiapkan calon pekerja migran. Di antaranya sekolah vokasi, politeknik, serta Balai Latihan Kerja (BLK).

“Ini peluang yang bagus sekali. Kita punya sekolah vokasi, lalu ada Politeknik, dan Balai Latihan Kerja (BLK) yang semuanya siap pakai agar mewadahi kesiapan pekerja migran kita,” ujarnya.

Melalui kesepakatan dengan KP2MI, Pemprov Jateng ingin memastikan calon pekerja migran memperoleh pembekalan dan perlindungan yang memadai. Tidak hanya menyangkut keterampilan kerja, tetapi juga keamanan dalam proses rekrutmen, pemberangkatan, penempatan, hingga pengawasan selama bekerja di luar negeri.

Luthfi menegaskan, sosialisasi mengenai peluang kerja luar negeri harus dilakukan secara menyeluruh agar masyarakat memahami jenis pekerjaan yang tersedia, persyaratan kompetensi, serta hak dan perlindungan yang dapat diperoleh.

“MoU ini kita sosialisasikan betul-betul terkait pekerjaan, potensi kerja, kemampuan kerja, dan perlindungan selama bekerja,” katanya. []