Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan penguatan Satgas Pengendalian Harga untuk mengantisipasi penimbunan dan permainan harga bapok menjelang libur Nataru.
ZONASI.ID (Magelang) – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menginstruksikan penguatan gerak Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga di seluruh wilayahnya.
Langkah tegas ini diambil untuk mengantisipasi praktik penimbunan dan permainan harga bahan pokok (bapok) oleh spekulan menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Instruksi tersebut disampaikan Luthfi di hadapan para kepala daerah dalam acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Sinergi Pengendalian Inflasi Pangan (SIGAP) 2026, di Pendopo Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, Kamis (5/11/2026).
Luthfi menegaskan bahwa jajaran pemerintah daerah harus memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga bahan pokok jauh sebelum memasuki periode puncak konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan di pasar maupun gudang-gudang penyimpanan harus diperketat.
“Semuanya akan ikut bersama-sama membentuk suatu tim untuk melakukan pengawasan wilayah,” jelas Ahmad Luthfi mengenai keterlibatan tim gabungan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah, pemerintah provinsi, hingga kejaksaan.
Mantan Kapolda Jateng itu juga meminta aparat penegak hukum tidak ragu untuk mengambil tindakan hukum yang tegas apabila menemukan adanya pelanggaran administrasi maupun pidana di lapangan.
Selain aspek hukum, Luthfi meminta para bupati dan wali kota memperkuat jalur distribusi logistik dari wilayah yang surplus pangan ke daerah yang mengalami defisit, terutama untuk komoditas sensitif seperti bawang merah dan cabai.
Ia mendorong agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dioptimalkan fungsinya sebagai offtaker atau penyerap hasil produksi petani untuk memotong rantai pasok yang terlalu panjang.
Luthfi juga mengingatkan agar komunikasi pemenuhan stok dilakukan secara resmi antar-institusi pemerintah, bukan sekadar relasi bisnis antarpedagang.
“Bagi daerah defisit, jalin kerja sama antardaerah dengan daerah surplus. Tidak usah gengsi. Jangan pedagangnya yang koordinasi antarpedagang, kepala daerah yang koordinasi,” tegas Luthfi.
Di sisi lain, pelaksanaan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) diminta terus digencarkan secara berkala untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat bawah. Menurutnya, manajemen inflasi harus berbasis pemetaan stok dan mitigasi risiko sejak dini, bukan sekadar pemadam kebakaran saat harga sudah terlanjur melonjak di pasar.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Gubernur Luthfi turut menyerahkan dukungan Program Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah kepada 10 kelompok tani penerima manfaat.
Di antaranya adalah Gapoktan Maju Makmur Magelang, Kelompok Perikanan Sumber Rejeki Temanggung, Poktan Ngudi Mulyo Kabupaten Semarang, Poktan Sidukuh Pemalang, dan Poktan Margodadi Batang, serta kelompok mitra dari Banjarnegara, Banyumas, Sukoharjo, dan Klaten.
Acara kemudian ditutup dengan penandatanganan kesepakatan bersama mengenai jaminan pasokan pangan pokok yang melibatkan pelaku usaha, koperasi, badan usaha milik petani, kelompok tani, hingga petani champion se-Jawa Tengah demi memperlancar distribusi antardaerah. []
