Pernahkah Anda berpikir bagaimana filsafat kekuasaan masa lalu masih relevan di era modern ini? Temukan hubungan antara Machiavelli dan pemimpin di Indonesia
ZONASI.ID – Lima ratus lima puluh lima tahun yang lalu, di Florence, Italia, lahir seorang filsuf politik yang kelak di kemudian hari dikenal sebagai seorang “doktor” dalam bidang merebut dan mempertahankan kekuasaan.
Niccolò Machiavelli melalui karyanya Il Principe (Sang Pangeran) merumuskan pengalaman hidup dan pengamatannya yang tajam di era Renaisance kepada keluarga Medici.
Dalam perjalanan hidupnya Machiavelli sempat dianggap sebagai pengkhianat, namun berkat buah pikirannya yang berharga tersebut dia diampuni dan dijadikan penasehat utama.
Dalam perkembangan selanjutnya intisari pemikirannya sering dianggap realistik dan pragmatis, yang menempatkan kekuasaan sebagai inti dari politik. Dalam pandangannya, moralitas politik berbeda dari moralitas individu.
Seorang pemimpin harus siap melakukan apa pun yang diperlukan untuk mempertahankan kekuasaan, bahkan jika tindakan tersebut dianggap tidak bermoral.
Machiavelli memperkenalkan konsep bahwa tujuan menghalalkan cara dikenal sebagai “Machiavellian” di mana seorang penguasa tidak boleh ragu menggunakan tipu daya, kekerasan, atau kelicikan jika hal itu membawa kestabilan dan kemakmuran negara.
Baginya, keberhasilan politik lebih penting daripada kesetiaan pada prinsip moral tradisional. Namun, ia juga menekankan bahwa kekuasaan harus dikelola dengan bijak, dan seorang pemimpin ideal harus pandai menjaga keseimbangan antara kebaikan dan ketegasan.
Ia menulis begini:
Membunuh sahabat seperjuangan, mengkhianati teman-teman sendiri, tidak memiliki iman, tidak memiliki rasa kasihan dan tidak memiliki agama; kesemua hal ini tidak dapat digolongkan sebagai tindakan yang bermoral, namun dapat memberikan kekuasaan!
Sejumlah pemimpin dunia di era modern seperti Napoleon Bonaparte, Otto von Bismarck, Joseph Stalin, Lenin dan Adolf Hitler, dipercaya mengadopsi pemikiran Machiavelli, terutama terkait prinsip “tujuan menghalalkan cara” dan strategi politik yang pragmatis.
Setidaknya dua presiden Indonesia langkah-langkah politiknya bisa dikatakan menggunakan sejumlah pedoman seperti tertulis di dalam Il Principe. Ir. Soekarno, sebagai presiden pertama Indonesia, sering menggunakan strategi politik yang fleksibel untuk mempertahankan kekuasaannya di tengah situasi politik yang sangat dinamis. Ia membentuk sistem Demokrasi Terpimpin setelah merasa bahwa Demokrasi Liberal tidak cocok dengan Indonesia.
Dalam langkah ini, Sukarno tidak segan-segan meminggirkan partai politik, bahkan menggunakan kekuatan militer dan dukungan kelompok komunis (PKI) untuk mengonsolidasi kekuasaannya.
Seperti Machiavelli, ia memanfaatkan kekacauan untuk mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin yang kuat.
Sementara Soeharto, sebagai presiden kedua, bisa dikatakan memiliki pendekatan yang lebih dekat dengan konsep Machiavellian.
Ia menggunakan kekuatan militer dan birokrasi untuk menciptakan stabilitas politik, serta menyingkirkan musuh-musuhnya, baik yang nyata maupun yang dianggap ancaman potensial.
Kejatuhan PKI pada tahun 1965 merupakan salah satu contoh paling menonjol dari taktik ini, di mana Soeharto memanfaatkan krisis politik untuk mengambil alih kekuasaan dari Sukarno.
Dalam era Orde Baru, ia menjaga kekuasaan selama lebih dari 30 tahun dengan menggunakan kombinasi pengawasan ketat, kontrol militer, kooptasi partai politik, dan kontrol media.
Hari-hari menjelang pergantian rezim seperti sekarang, seharusnya membuat kita semua sebagai rakyat dan pemegang mandat tertinggi di republik ini segera tersadar untuk waspada, bersama-sama membuka mata dan telinga guna merapatkan barisan, demi kepentingan yang lebih besar, yaitu mengawasi kekuasaan agar tidak korup dan menyengsarakan rakyat banyak. []
