Kemiskinan Kendal Turun, 3.450 Warga Keluar dari Kelompok Miskin pada 2026

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, turun dari 8,40 persen pada 2025 menjadi 8,07 persen pada 2026. Penurunan tersebut setara dengan berkurangnya 3.450 penduduk miskin, dari 83.730 orang menjadi 80.280 orang, berdasarkan data yang dipaparkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kendal.

Zonasi.8d (Kendal )-Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya investasi industri, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, berkurang 3.450 orang sepanjang 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kendal, jumlah penduduk miskin turun dari 83.730 orang pada 2025 menjadi 80.280 orang pada 2026.
Penurunan itu membuat persentase penduduk miskin di Kendal menyusut dari 8,40 persen menjadi 8,07 persen. Meski demikian, puluhan ribu warga masih hidup di bawah garis kemiskinan sehingga pemerataan manfaat pembangunan menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Data tersebut dipaparkan Kepala BPS Kabupaten Kendal Ade Sandi Parwoto dalam kegiatan Statistical Coaching Clinic bertema Sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Kemiskinan Kabupaten Kendal 2026 di Ruang Ngesti Widhi, Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal, Kamis (22/10/2026).
Kegiatan yang digelar dalam rangka Hari Statistik Nasional 2026 itu diikuti perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), Forum Wartawan Kendal (Forwaken), pengelola Kawasan Industri Kendal (KIK) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, akademisi, serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Kemiskinan Kendal di bawah Jawa Tengah
Berdasarkan paparan BPS, persentase penduduk miskin Kendal sebesar 8,07 persen berada di bawah angka Jawa Tengah yang mencapai 9,21 persen dan setara dengan angka nasional sebesar 8,07 persen.
Garis kemiskinan Kendal tercatat Rp 585.275 per kapita per bulan, lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah sebesar Rp 596.676 dan nasional Rp 669.235.
Selain penurunan jumlah penduduk miskin, indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan juga menunjukkan perbaikan.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kendal turun dari 1,47 pada 2025 menjadi 1,11 pada 2026. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) turun dari 0,35 menjadi 0,22.
Penurunan P1 menunjukkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin menyempit. Adapun penurunan P2 mengindikasikan berkurangnya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
Meski indikator tersebut membaik, pemerintah tetap perlu memastikan kelompok rentan mendapatkan perlindungan dan akses terhadap program pemberdayaan ekonomi.
Investasi industri diharapkan membuka lapangan kerja
Pertumbuhan ekonomi dan investasi menjadi salah satu potensi pengungkit kesejahteraan masyarakat Kendal.
Pada 2025, ekonomi Kendal tumbuh 7,99 persen, sedangkan realisasi investasi meningkat dari Rp 14,21 triliun pada 2024 menjadi Rp 15,86 triliun pada 2025. Hingga triwulan I 2026, realisasi investasi tercatat Rp 3,61 triliun.
KIK dan KEK Kendal menjadi salah satu pusat aktivitas industri yang berpotensi memperluas kesempatan kerja serta mendorong pertumbuhan usaha pendukung, mulai dari transportasi, perdagangan, pergudangan hingga penyediaan makanan.
Namun, pertumbuhan investasi tidak serta-merta mengurangi kemiskinan apabila masyarakat lokal belum mampu mengakses pekerjaan atau terlibat dalam rantai pasok industri.
Karena itu, penguatan keterampilan tenaga kerja, peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kemitraan antara perusahaan dan pelaku usaha lokal perlu berjalan beriringan dengan pembangunan kawasan industri.
DTSEN untuk memperbaiki sasaran bantuan
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai DTSEN, perubahan desil, dan kondisi sosial ekonomi warga.
Data yang akurat diperlukan agar kebijakan pembangunan dan program bantuan sosial dapat menjangkau masyarakat sesuai kebutuhan.
DTSEN menjadi salah satu sumber data untuk mendukung perencanaan dan penyasaran program sosial ekonomi. Sementara itu, desil menunjukkan posisi relatif rumah tangga dalam distribusi kesejahteraan, bukan label permanen atau penentu tunggal kelayakan menerima bantuan.
Pemerintah daerah juga perlu menyelaraskan program perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan penciptaan kesempatan kerja agar keluarga rentan tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memiliki peluang meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.
Melalui kegiatan Statistical Coaching Clinic, BPS Kendal mendorong pemerintah, media, akademisi, dan dunia usaha memanfaatkan data statistik sebagai dasar evaluasi pembangunan.
Penurunan kemiskinan pada 2026 menjadi perkembangan positif bagi Kendal. Tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi dan investasi memberikan manfaat yang lebih merata sehingga semakin banyak masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya.