Reformasi tak cukup dengan gema jalanan, perubahan lahir saat struktur kekuasaan mulai retak dari dalam.
Oleh: Beno Siang Pamungkas
BANYAK yang menganalisa maraknya demonstrasi mahasiswa di berbagai kota hari-hari ini mirip dengan situasi tahun 1998 yang membuat pemerintahan Orde Baru tumbang. Bahkan ada yang menamakannya sebagai “Reformasi Jilid II”. Istilah ini dilontarkan dengan penuh harap, seolah-olah sejarah adalah mesin fotokopi yang bisa mencetak ulang kejayaan 1998 hanya dengan menekan tombol protes yang sama. Namun, jika kita menelisik lebih dalam ke balik tirai kekuasaan, kita akan menemukan bahwa panggung saat ini sangat berbeda situasinya.
Aktor-aktornya berubah dan bertukar peran, naskahnya telah ditulis ulang oleh mereka yang dulu berdiri di barisan depan, dan kini duduk nyaman di kursi belakang yang paling empuk.
Kita sering lupa bahwa jatuhnya Orde Baru bukan semata karena teriakan “Turunkan Soeharto” dari ribuan tenggorokan mahasiswa. Ada peran tokoh-tokoh kunci, termasuk dari kalangan militer yang tidak banyak diketahui orang. Salah satunya adalah Jenderal Wiranto sebagai Pangab saat itu dalam kalkulasi dinginnya, memilih untuk membiarkan arus mahasiswa mengalir masuk ke DPR/MPR. Kita cuma bisa menduga itu adalah sebuah strategi survival dari institusi yang di bawah komandonya. Militer, sebagai korporasi raksasa, menyadari bahwa kapal Soeharto sudah bocor parah, dan menyelamatkan diri lebih penting daripada tenggelam bersama kapten yang sudah kehilangan kompas.
Kini, situasinya jauh lebih rumit karena sang kapten adalah mantan panglima pasukan khusus yang tentu belajar banyak dari sejarah tahun 1998. Prabowo Subianto bukan sekadar pemimpin yang dijaga oleh TNI. Ia adalah produk akhir dari evolusi militeristik yang telah menyatu dengan struktur negara. Memisahkan kepentingan pribadi Prabowo dari kepentingan institusi TNI ibarat mencoba memisahkan air dari laut. Tidak ada “Wiranto baru” yang terlihat di cakrawala institusi TNI, karena setiap perwira tinggi tahu bahwa loyalitas kepada sang presiden adalah tiket utama menuju jenjang karir yang mulus, bukan jalan buntu seperti yang dialami para pembangkang di era sebelumnya.
Para pengamat politik kerap merujuk pada teori transisi demokrasi tentang peran kalangan elite dalam rezim yang mulai merasa takut dan ingin keluar sebelum kapal karam. Di tahun 1998, Harmoko, sang loyalis sejati, tiba-tiba berdiri dan meminta Soeharto mundur. Itu adalah momen ketika kalkulasi ketakutan mengalahkan kalkulasi kesetiaan. Hari ini, kita mencari-cari sosok Harmoko tersebut di antara menteri-menteri koalisi, petinggi partai, atau jenderal bintang empat, namun yang kita temukan hanyalah wajah-wajah kompak mereka yang sedang menikmati bagi-bagi kue kekuasaan.
Mengapa mereka enggan muncul? Karena tidak ada krisis eksistensial yang memaksa mereka berkhianat. Ekonomi mungkin lesu, harga beras naik, dan daya beli turun, namun bank-bank belum kolaps dan rupiah belum anjlok hingga 80 persen. Ambang batas penderitaan yang mampu menggoyahkan fondasi loyalitas elite belum tercapai. Selama keran APBN masih mengalir deras untuk proyek-proyek simbolis dan konsolidasi jaringan, elite akan tetap diam. Mereka lebih takut kehilangan kursi daripada kehilangan muka di depan rakyat yang marah.
Selain ketiadaan pembelot internal, ada kekosongan yang lebih menyedihkan. Yaitu hilangnya tokoh-tokoh moral dengan legitimasi massa yang independen. Dulu, ada Gus Dur, Megawati, Amien Rais, dan Sri Sultan HB X yang membentuk tekanan moral. Hari ini, kita tidak melihat satu pun tokoh yang suaranya layak didengar. NU dan Muhammadiyah banyak kadernya yang sudah menjadi bagian dari mesin pemerintahan. Megawati lebih sibuk dengan manuver elektoral jangka panjang daripada seruan moral mendesak. Tidak ada lagi suara tunggal yang bisa membuat jutaan orang bergerak bukan karena perintah partai, tapi karena kepercayaan buta pada integritas seseorang.
Yang tersisa hanyalah mahasiswa dan segelintir aktivis digital yang berteriak di ruang gema media sosial. Mereka vokal, cerdas, dan penuh idealisme, namun mereka berbicara dalam bahasa yang berbeda dengan silent majority. Bagi ibu-ibu berusia 50-an yang masih trauma dengan kerusuhan 1998, teriakan “Reformasi” bukanlah lagu pembebasan, melainkan pengingat akan malam-malam tanpa tidur, toko yang terbakar, dan antrean sembako yang menguras nyawa. Trauma ini tidak pernah disembuhkan, hanya ditutupi plester bernama stabilitas, dan kini digunakan penguasa sebagai tameng psikologis yang ampuh.
Penguasa sangat paham cara memainkan kartu trauma ini. Dengan narasi pilih antara stabilitas atau kekacauan, mereka berhasil membungkam potensi solidaritas lintas generasi. Rakyat biasa tidak diminta untuk mendukung kebijakan pemerintah secara aktif; mereka hanya diminta untuk tidak mengganggu. Dan dalam kondisi ekonomi yang sulit, energi masyarakat habis terkuras untuk bertahan hidup, bukan untuk turun ke jalan. Kemarahan ada, tetapi cuma disimpan dalam hati.
Namun, ada retakan kecil yang mungkin luput dari pandangan kasat mata. Kecemburuan di tubuh militer itu sendiri. Promosi cepat bagi lingkaran dalam istana, seperti fenomena Teddy Indra Wijaya, menciptakan gesekan halus di kantin-kantin perwira menengah. Ini bukan pemberontakan terbuka, melainkan gerutuan yang menggerogoti soliditas dari dalam. Jika narasi anti-militerisasi di ranah sipil terus ditekan, bukan mustahil gesekan ini akan berubah menjadi kalkulasi ulang. Militer adalah institusi yang sangat menghargai hierarki dan keadilan prosedural. Ketika jalur normal diterabas oleh loyalitas personal, benih ketidakpercayaan mulai tumbuh.
Satu-satunya massa yang masih memiliki daya tekan nyata dan sulit dikooptasi adalah komunitas pekerja platform digital, seperti ojek online. Mereka tidak punya ketua yang bisa dibeli dengan jabatan penasihat presiden. Mereka bergerak cair, horizontal, dan berbasis kepentingan ekonomi yang sangat konkret. Ketika mereka mogok, roda ekonomi kota benar-benar macet. Inilah potensi kartu liar yang bisa mengubah persamaan, jika saja mereka bisa disatukan visinya dengan gerakan mahasiswa yang lebih ideologis. Sayangnya, jembatan antara kedua kelompok ini belum terbangun dengan kokoh.
Jadi, apakah ini Reformasi Jilid II? Jawabannya tergantung pada definisi kita tentang reformasi. Jika reformasi diartikan sebagai perubahan wajah tanpa mengubah struktur, maka ya, kita sedang menyaksikannya. Namun, jika reformasi berarti pergeseran kekuasaan dari tangan oligarki ke tangan rakyat melalui keruntuhan koalisi penguasa, maka kita masih sangat jauh dari sana. Kita sedang berada di masa pra-reformasi, di mana tekanan mulai terbentuk, namun variabel penentu, seperti adanya pembelotan elite dan kepemimpinan moral alternatif, masih belum tampak hilalnya. Ibarat buah, ia masih setengah matang, bahkan mengkal. Mungkin yang dibutuhkan saat ini adalah sejumput karbit untuk memeram agar cepat masak. []
