Stunting Kendal Masih Dua Digit, Ketua DPRD Minta UHC Prioritas Tetap Dibiayai pada 2027

Penanganan stunting yang masih berada di kisaran 12 persen dan keberlanjutan layanan kesehatan gratis melalui program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas menjadi dua perhatian Ketua DPRD Kendal Mahfud Sodiq dalam pembahasan RAPBD 2027. Ia meminta pemerintah daerah memastikan anggaran tahun depan tetap berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, di tengah ketidakpastian besaran transfer ke daerah (TKD).


Zonasi.id (KENDAL )– Di tengah ketidakpastian kemampuan fiskal daerah akibat kebijakan transfer ke daerah (TKD), DPRD Kendal mengingatkan agar penanganan stunting dan keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat tidak tersisih dalam penyusunan anggaran 2027. Ketua DPRD Kendal Mahfud Sodiq meminta pemerintah daerah memastikan dua sektor tersebut tetap menjadi prioritas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.
Mahfud menilai, anggaran daerah tidak boleh sekadar berorientasi pada penyerapan belanja, tetapi harus mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat. Karena itu, penanganan stunting dan keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas perlu diperhitungkan sejak pembahasan anggaran.
Setelah dokumen RAPBD 2027 diterima, Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan membahas secara terperinci rencana pendapatan dan belanja daerah, termasuk dampak kebijakan TKD terhadap kemampuan keuangan Kabupaten Kendal.
“Belanja yang direncanakan harus sesuai dengan visi-misi, termasuk yang telah disepakati dalam RPJMD. Jadi, anggaran tidak sekadar terserap, tetapi harus menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Mahfud.
Ia mengakui, besaran transfer ke daerah yang akan diterima Kendal belum dicermati secara menyeluruh. Kepastian mengenai nilai transfer tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kemampuan pemerintah daerah membiayai program-program prioritas pada 2027.
Meski demikian, Mahfud berharap struktur RAPBD 2027 tidak mengalami perubahan terlalu jauh dibandingkan dengan APBD Perubahan 2026, terutama untuk menjaga kesinambungan program yang telah menjadi prioritas pemerintah daerah.
Stunting Masih Jadi Pekerjaan Rumah
Mahfud menyoroti angka stunting di Kabupaten Kendal yang disebutnya masih berada di kisaran 12 persen. Menurut dia, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kesehatan, pertumbuhan, dan kualitas sumber daya manusia pada masa mendatang.
Ia meminta pemerintah daerah memberikan keberpihakan anggaran yang memadai agar program penanganan stunting dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Mahfud juga membandingkan kondisi Kendal dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang yang disebutnya memiliki angka stunting sekitar 2 persen. Namun, perbandingan tersebut perlu dicermati berdasarkan sumber data, periode pengukuran, dan metode yang sama.
“Ini menjadi angka yang serius, sehingga harus ada keberpihakan anggaran untuk penanganannya,” tegasnya.
Menurut Mahfud, pembangunan daerah tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan fisik dan infrastruktur. Alokasi anggaran juga harus menyentuh persoalan kesehatan masyarakat yang membutuhkan intervensi secara konsisten.
UHC Prioritas Jangan Terhenti
Selain penanganan stunting, Mahfud menekankan pentingnya mempertahankan program UHC Prioritas yang kembali diberlakukan di Kabupaten Kendal sejak 21 Oktober 2026.
Program tersebut dinilai penting untuk menjaga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, terutama bagi warga yang membutuhkan pelayanan medis tetapi menghadapi keterbatasan kemampuan ekonomi.
Mahfud berharap pembiayaan program UHC Prioritas tetap dialokasikan dalam RAPBD 2027. Meski demikian, keputusan mengenai besaran anggaran harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah setelah pemerintah memperoleh kepastian mengenai transfer ke daerah.
“Kita akan mengecek kembali kemampuan fiskal setelah mengetahui TKD dan bagaimana posisi pembiayaan BPJS untuk tahun depan. Tetapi, menurut saya, kesehatan tetap menjadi prioritas,” katanya.
Ia menegaskan, keberlanjutan UHC Prioritas perlu diperjuangkan karena berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Komitmen terhadap pelayanan kesehatan, menurut dia, harus tercermin dalam kebijakan anggaran, bukan hanya dalam pernyataan pemerintah.
Pembahasan RAPBD 2027 pun menjadi momentum bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan kemampuan keuangan dengan kebutuhan masyarakat. Mahfud menegaskan, anggaran yang disepakati nantinya harus tetap memperhatikan penanganan stunting, keberlanjutan layanan kesehatan, serta program prioritas lain yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).