190 KK di Kendal Terdampak Rob, BP Gambut dan Mangrove Nasional Dorong Pemulihan Pesisir

Sebanyak 190 kepala keluarga (KK) di Desa Kartika Jaya, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, harus menghadapi ancaman banjir rob yang terus menggerus kawasan pesisir. Untuk mengurangi dampaknya, Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) mendorong pemulihan ekosistem pesisir melalui rehabilitasi mangrove sekaligus pengembangan potensi ekonomi masyarakat.


Zonasi.id (Kendal), – Sebanyak 190 kepala keluarga (KK) di Desa Kartika Jaya, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, terdampak banjir rob yang terus mengancam kawasan pesisir.
Untuk mengurangi dampak abrasi dan kenaikan air laut, Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) mendorong pemulihan ekosistem pesisir melalui penanaman dan pengembangan kawasan mangrove.
Kepala BPGMN, Satyo Pudyatmoko, mengatakan, kunjungannya ke Desa Kartika Jaya pada Jumat (6/11/2026) bertujuan melihat langsung persoalan pesisir sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penanganannya.
“Permasalahan kawasan pesisir ini disebabkan kenaikan air laut yang sekarang sudah mencapai area pedesaan. Salah satu mitigasi agar dampaknya tidak terlalu besar adalah memperbaiki ekosistem pesisir melalui penanaman mangrove,” kata Satyo.
Menurutnya, mangrove memiliki peran penting sebagai benteng alami untuk menekan abrasi. Selain melindungi kawasan pesisir, ekosistem mangrove juga dapat mendukung perekonomian masyarakat melalui potensi hasil laut, seperti udang, ikan, dan kepiting.
Satyo juga mendorong penerapan konsep silvofishery, yakni perpaduan antara budidaya perikanan tambak dan penanaman mangrove.
Melalui konsep tersebut, aktivitas ekonomi masyarakat diharapkan tetap berjalan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
“Tambak ke depan harus dipadukan dengan mangrove atau silvofishery, sehingga perekonomian berjalan dengan baik, tetapi lingkungan juga tetap terjaga,” ujarnya.

Mangrove dan sanitasi menjadi prioritas
Selain pemulihan mangrove, BPGMN juga menyoroti persoalan sanitasi yang masih menjadi kebutuhan masyarakat pesisir.
Satyo mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengidentifikasi kebutuhan sanitasi di kawasan pesisir, termasuk pembangunan jamban dan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK).
Program sanitasi tersebut akan disinergikan dengan kegiatan pemulihan mangrove agar penanganan lingkungan berjalan beriringan dengan peningkatan kesehatan masyarakat.
“Kita sedang mengidentifikasi semua kebutuhan di daerah pesisir. Nanti kita membuat prioritas. Di mana ada kegiatan pemulihan mangrove, di situ juga diharapkan ada proyek jambanisasi,” jelasnya.
Satyo menegaskan, pemulihan mangrove tidak cukup hanya dengan melakukan penanaman. Perlu pendampingan dan perawatan secara berkelanjutan agar tanaman dapat tumbuh dan membentuk ekosistem yang sehat.
BPGMN juga akan menggali potensi ekonomi masyarakat dari keberadaan mangrove. Salah satunya melalui pengembangan ekowisata dan pemanfaatan buah tancang yang dapat diolah menjadi tepung untuk bahan pembuatan kue dan makanan lainnya.
Menurut Satyo, pemulihan lingkungan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Terkait rencana pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa, Satyo mengatakan, perlindungan kawasan pesisir perlu mengombinasikan pembangunan infrastruktur dengan pendekatan berbasis alam atau nature-based solution.
Menurutnya, penanganan setiap wilayah akan disesuaikan dengan karakteristik dan hasil analisis kondisi pesisir setempat. Dengan demikian, pembangunan tanggul laut dapat dikombinasikan dengan penanaman mangrove sesuai kebutuhan masing-masing kawasan.

190 KK terdampak, mangrove ditargetkan 15 hektare
Sementara itu, Kepala Desa Kartika Jaya, Budi Hartono, mengatakan, sekitar 190 KK di wilayahnya terdampak masuknya air laut ke kawasan permukiman.
Kondisi tersebut membuat sejumlah warga harus meninggikan bangunan rumah agar tidak mudah kemasukan air rob.
Menurut Budi, abrasi dan kenaikan air laut juga menyebabkan perubahan besar pada kondisi wilayah desanya. Lahan yang dahulu digunakan untuk pertanian kini sebagian telah berubah menjadi tambak. Bahkan, sejumlah tambak tidak lagi produktif karena terdampak masuknya air laut.
“Selama ini mangrove di kawasan pesisir banyak yang tumbang karena terkena arus dan abrasi. Karena itu, sekarang kami tidak berani lagi menanam di tepi pesisir. Kami memilih menanam di sekitar tambak yang lokasinya lebih dekat dengan permukiman warga,” kata Budi.
Dia menyebutkan, pemerintah desa berharap pengembangan kawasan mangrove ke depan dapat mencapai sekitar 10 hingga 15 hektare.
Selain menjadi pelindung alami dari abrasi, kawasan tersebut diharapkan dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata mangrove di Kabupaten Kendal.
Konsep wisata yang diinginkan antara lain pembangunan jalur atau jembatan di tengah kawasan mangrove sehingga pengunjung dapat menikmati ekosistem pesisir secara langsung.
Budi berharap pendampingan dari BPGMN tidak hanya berhenti pada kegiatan penanaman, tetapi dilanjutkan dengan pembinaan, konservasi, dan edukasi masyarakat.
“Kami berharap tidak hanya cukup kali ini saja. Ke depan selalu ada pendampingan dan pembinaan sehingga konservasi dan edukasi bisa terus ditingkatkan. Semoga pengelolaan mangrove di Kartika Jaya berhasil dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Terkait penanganan permukiman terdampak rob, Budi menyebutkan, pemerintah telah memberikan bantuan perbaikan rumah melalui sejumlah program, salah satunya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Menurutnya, bantuan BSPS setiap tahun menyasar sekitar 20 rumah. Selain itu, ada bantuan dari pemerintah daerah dan program lainnya dengan jumlah penerima yang bervariasi.
Adapun untuk program sanitasi yang dibahas dalam kunjungan tersebut, Desa Kartika Jaya mendapatkan alokasi dua unit fasilitas.
Budi berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat memperkuat ketahanan desa dalam menghadapi ancaman abrasi dan rob yang terus menggerus kawasan pesisir.